Ceme keliling - Jaksa Agung

“Kalau Presiden Jokowi Komitmen Perkuat KPK, Jaksa Agung Harus Dicopot”

Ceme Keliling – Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo wajib menerangkan pernyataannya yang ingin memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pembuktian yang mampu dilakukan Jokowi itu, kata Haris, merupakan dengan mencopot Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menurut posisinya. Sebab, Haris menganggap Jaksa Agung justru sebagai “duri dalam daging” pada Pemerintahan Jokowi.

“Kalau sahih Presiden Jokowi komitmen memberantas korupsi dan memperkuat KPK, ya Jaksa Agung harus dicopot,” istilah Haris kepada Ceme Keliling, Rabu (13/9/2017).

Haris menegaskan, Jokowi wajib konsisten menggunakan apa yang beliau sampaikan, apa yang menjadi sikapnya pada mendukung pemberantasan korupsi pada dalam negeri.

“Presiden Jokowi wajib konsisten dengan komitmen pemberantasan korupsi,” istilah Haris.

Konsistensi Jokowi itu kata Haris, harus ditunjukkan menggunakan menolak pandangan Jaksa Agung yang ingin supaya fungsi penuntutan tindak pidana korupsi (tipikor) yg dimiliki KPK dikembalikan sepenuhnya ke Korps Adhyaksa.

“Artinya Presiden harus minta Jaksa Agung mengoreksi pernyataannya. Jika Jaksa Agung nir mau, itu sama menggunakan membangkang terhadap perilaku & komitmen Presiden,” kata dia.

“Konsekuensi logisnya Jaksa Agung harus dicopot. Dan usahakan jangan ambil Jaksa Agung menurut orang partai, pasti muncul conflict of interest,” celoteh Haris.

Sebelumnya, Prasetyo menyatakan bahwa kewenangan penuntutan KPK usahakan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. Menurut beliau, Indonesia perlu berkaca pada pemberantasan korupsi pada Malaysia & Singapura.

Ceme Keliling

Ia mengatakan, meski ke 2 negara memiliki aparat penegak hukum khusus untuk memberantas korupsi, wewenang penuntutan tetap berada dalam kejaksaan.

Tak hanya itu, Prasetyo juga mengkritik operasi tangkap tangan yg dilakukan KPK. Prasetyo menilai OTT hanya menciptakan gaduh.

Tetapi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menilai bahwa pernyataan Jaksa Agung tidak mencerminkan sikap Presiden Jokowi.

“Tidak ada impian berdasarkan Presiden buat mengurangi wewenang KPK,” kata Pramono pada Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

Saat ditanya lebih jauh tentang perbedaan perilaku ini, Pramono enggan berkomentar lebih jauh. Ia pribadi mengakhiri sesi wawancara menggunakan media.

“Tidak usah ditafsirkan macam-macam,” tutur Pramono.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *